Kebijakan-kebijakan perekonomian yang diberlakukan untuk Negara Indonesia asal mulanya terjadi karena dampak dari inflasi.  Masalah inflasi tidak hanya pada mata uang yang beredar di masyarakat tetapi jumlah barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian pun turut andil dalam permasalahan inflasi.  Agar inflasi tidak semakin parah, ada 3 kebijakan yang dap[at ditempuh.  Tiga kebijakan itu adalah :
1)      Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter adalah kebijakan yang berkaitan tentang keuangan (moneter) dengan tujuan untuk menjaga kestabilan dalam peningkatan kesejahteraan rakyat.  Kebijakan moneter dilakukan Bank Indonesia (BI)  sebagai Bank Sentral.  Kebijakan moneternya adalah :
a.       Politik Diskonto Terhadap Bank Umum
BI memerintahkan bank umum untuk mempersempit pemberian kredit terhadap masyarakat dengan cara menaikkan bunga sehingga uang yang beredar akan menurun.
b.      Politik Pasar Terbuka
BI akan menjual surat-surat berharga (seperti obligasi) ke pasar modal.  Apabila terjual, maka uang akan masuk ke Bank Sentral sehingga uang yang beredar berkurang.
c.       Menaikkan Cash Ratio
Pemerintah dapat mengubah-ubah ratio.  Jika pemerintah menurunkun minimum kas rasio, maka dengan uang tunai yang sama, bank dapat mencetak uang lebih banyak dari sebelumnya.
d.      Kebijakan Kredit
Kebijakan kredit dilakukan dengan pemberian secara selektif.  BI mempengaruhi bank-bank umum dalam hal aturan pemberian kredit.

Kebijakan-kebijakan tidak selalu berdampak positif.  Ahli moneter berpendapat bahwa :
1.      Kebijakan moneter merupakan kekuatan yang penting untuk tekana yang bersifat ekspansif atau kontraktif
2.      Kebijakan moneter bekerja dengan tenggang waktu yang panjang dan bervariasi.  Akibatnya, kebijakan moneter memiliki efek yang tidak menstabilkan pada perekonomian, kebijakan itu menekan dan bukannya mengurangi ayunan siklus perekonomian yang alami. (Richard G. Lipsey, 1987, 235)

2)      Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai kebijakan anggaran belanja pemerintah.  Ada 3 cara yang dilakukan pemerintah dalam kebijakan fiscal.
a.       Mengatur Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah
Inflasi dapat timbul dari sector swasta dan sector pemerintah.  Jadi, apabila sector swata dapat dibendung pengeluarannyadengan menerapkan politik moneter, maka pemerintah harus bersedia menekan anggaran pengeluaraanya.
b.      Menaikkan Tarif Pajak
Jika tarif pajak dinaikkan, maka masyarakat membelajakan uangnya semakin berkurang sehingga harga akan turun.  Tetapi pemerintah juga harus mempertimbangkan golongan masyarakat mana yang harus dinaikkan agar tidak terjadi ketimpangan.
c.      Mengadakan Pinjaman Pemerintah
Pemerintah dapat menerapkan kebijakan memotong sekian persen gaji PNS untuk ditabung (dipinjam oleh pemerintah).  Pelaksanaannya dilakukan secara otomatis, tanpa kompromi terlebih dahulu.
            Alternatif dari kebijakan lain adalah mengimbangkan anggaran belanja sepanjang siklis ekonomi.  Kebijakan ini akan mencegah deficit yang berkepanjangan.  Kebijakan ini lebih mungkin terjadi daripada anggaran belanja berimbang setiap tahun dan ini juga tidak akan menjadikan pengeluaran pemerintah sebagai suatu kekuatan destabilisator. (Richard G. Lipsey, 1987, 150).

3)      Kebijakan Nonmoneter (Kebijakan Rill)
Kebijakan ini dapat ditempuh dengan cara
a.       Menaikkan Hasil Produksi
b.      Kebijakan Upah
c.       Pengawasan Harga


Daftar Pustaka
Lipsey, Richard G, dkk. 1987. Pengantar Ekonomi. Jakarta : Erlangga
Sukwiaty, dkk. 2006. Ekonomi. Jakarta : Yudhistira

Diposting oleh sarlinda di 02.10